9 hours ago
10
Jakarta, CNN Indonesia --
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra tengah memprioritaskan pemulihan lahan sawah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah rehabilitasi ini bertujuan mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor.
Skema yang dijalankan mencakup revitalisasi lahan agar kembali produktif sekaligus membantu petani memulihkan mata pencaharian mereka. Pendekatan ini tidak hanya menyasar aspek fisik lahan, tetapi juga menyentuh sisi penghidupan masyarakat yang terdampak langsung.
Berdasarkan data Satgas PRR per 13 April 2026, dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi target rehabilitasi di tiga provinsi, sebanyak 1.301 hektare telah berhasil dipulihkan. Sementara itu, 8.991 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Provinsi Aceh, target rehabilitasi mencakup 31.464 hektare, dengan capaian 42 hektare yang telah selesai direhabilitasi. Di Sumatra Utara, dari total 7.336 hektare yang menjadi sasaran, sebanyak 170 hektare telah kembali produktif.
Capaian paling menonjol tercatat di Sumatra Barat, di mana 1.089 hektare dari total 3.902 hektare target telah berhasil direhabilitasi. Angka ini menjadi yang tertinggi di antara tiga provinsi terdampak dan mencerminkan percepatan kerja di lapangan.
Pemulihan lahan juga berjalan seiring dengan pembersihan lumpur di lokasi terdampak. Di Aceh, 480 dari 519 titik yang menjadi target telah selesai dibersihkan, sementara 39 lokasi masih dalam proses penanganan.
Di Sumatra Utara, 20 dari 23 lokasi telah dituntaskan, dengan tiga lokasi masih dalam pengerjaan. Adapun di Sumatra Barat, seluruh 29 lokasi terdampak telah selesai dibersihkan sepenuhnya.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa rehabilitasi sawah tidak cukup hanya memulihkan kondisi fisik lahan. Aspek legalitas dan kepastian hukum atas lahan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemulihan.
Ia pun menyoroti pentingnya sinkronisasi data pertanahan, terutama bagi warga yang kehilangan dokumen kepemilikan akibat bencana. Tanpa kepastian hukum, lahan yang telah dipulihkan berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemiliknya.
"Karena BPN ini di bawah Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid), mungkin perlu ada instruksi kepada jajaran agar proaktif bekerja sama dengan Pemda untuk menyelesaikan persoalan tanah, batas lahan, sekaligus membantu sertifikat yang hilang," ujarnya usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).
Tito juga meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN setempat dalam pendataan ulang lahan warga. Apabila ditemukan hambatan, pemerintah pusat siap turun tangan untuk memastikan proses berjalan cepat dan tepat sasaran.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
