3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Keputusan itu ditetapkan berdasarkan hisab hakiki Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang berpedoman pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tercantum dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.
Dikutip dari situs resminya, PP Muhammadiyah telah mengumumkan keputusan awal Ramadan sejak Oktober 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan perhitungan astronomis, ijtimak jelang Ramadan diperkirakan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12:01:09 UTC. Saat matahari terbenam pada hari itu, kriteria visibilitas hilal belum terpenuhi di wilayah mana pun.
Namun, perhitungan menunjukkan setelah tengah malam UTC, ada wilayah di daratan Amerika yang telah memenuhi syarat munculnya hilal.
"Dengan demikian, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026 dan berlaku serentak secara global," demikian dikutip dari situs resmi muhammadiyah.or.id.
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Rahmadi Wibowo menerangkan dalam KHGT, terlihat atau tidaknya hilal di Indonesia bukan menjadi penentu.
Sebab, data menunjukkan bahwa pada saat itu, hilal di Indonesia, Makkah, maupun Turki masih berada di bawah ufuk. Namun, karena KHGT menganut kesatuan matla' atau tanpa pembagian zona-zona regional, terpenuhinya parameter di satu wilayah dunia otomatis berlaku untuk seluruh bumi.
"Kalau masih memakai wujudul hilal lokal, Indonesia memang akan memulai Ramadan pada 19 Februari. Tetapi karena kita sudah menggunakan KHGT, maka keterpenuhan parameter di Alaska itu ditransfer secara global," ujar Rahmadi.
Pemerintah gelar sidang isbat
Berdasarkan informasi dari akun resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) RI, sidang isbat penetapan 1 Ramadan dijadwalkan pada Selasa, 17 Februari 2026 atau bertepatan dengan 29 Syaban 1447 Hijriah.
Sidang akan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan dilangsungkan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.
Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad mengatakan, pemerintah menggunakan pendekatan integrasi hisab dan rukyatulhilal dalam penetapan awal bulan Hijriah.
"Kementerian Agama menggunakan pendekatan integrasi hisab dan rukyat. Ini penting untuk merangkul seluruh pendekatan yang berkembang di masyarakat, sekaligus menjaga persatuan umat," ujar Abu dalam Rapat Persiapan Sidang Isbat Awal Ramadan di Jakarta, Kamis (29/1).
Ada tiga rangkaian pelaksanaan sidang Isbat, yaitu; pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di Indonesia.
"Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat," ujar Abu Rokhmad.
Masyarakat diimbau untuk menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1447 H nanti. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.
Sementara itu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh memperkirakan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah jatuh hari Kamis 19 Februari 2026. Pasalnya, berdasarkan data falakiyah menunjukkan bahwa posisi hilal masih berada di bawah ufuk pada 17 Februari 2026.
"Berdasarkan data Tim Falakiyah, 1 Ramadan tahun ini diperkirakan jatuh pada Kamis 19 Februari 2026," kata Kepala Kanwil Kemenag Aceh Azhari mengutip Antara, Rabu (11/2).
Di sisi lain, Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin memprediksi 1 Ramadhan 1447 Hijriah akan jatuh pada 19 Februari 2026. Simak penjelasannya.
Prediksi Thomas ini berbeda dari Muhammadiyah yang menetapkan awal Ramadhan jatuh pada 18 Februari 2026.
Menurut Thomas perbedaan acuan kriteria hilal diperkirakan membuat awal Ramadan terbagi menjadi dua, yakni pada 18 Februari dan 19 Februari.
Ia menjelaskan posisi hilal saat waktu maghrib 17 Februari belum memenuhi kriteria Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang digunakan pemerintah untuk menentukan awal bulan hijriah. Ketika waktu tersebut posisi hilal belum memenuhi tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
(fra/thr/fra)
