4 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan syukur bahwa di antara gejolak geopolitik saat ini, pertumbuhan perekonomian nasional masih tercatat di angka 5,29 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY), sesuai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Said menyebut, masa libur sekolah pada triwulan II 2026 berkontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor akomodasi, makanan dan minuman sebesar 10,6 persen. Faktor musiman seperti masa penerimaan sekolah dan pendidikan tinggi, serta kenaikan kelas ikut mendorong pertumbuhan sektor telekomunikasi mencapai 6,97 persen.
Musim kemarau yang mendorong permintaan terhadap listrik untuk suplai pendingin ruangan, dengan konflik geopolitik yang meningkatkan harga gas, mencatatkan pertumbuhan sektor listrik dan gas sebesar 10,81 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada saat bersamaan, Said mewaspadai perlambatan pertumbuhan industri pengolahan. Pada triwulan I 2026, industri ini tumbuh 5,04 persen YoyY, namun di triwulan II 2026 angka menurun jadi 4,52 persen.
"Kenapa pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional, sekaligus cerminan dari sebagain besar tenaga kerja formal," kata Said.
Adapun panen padi serentak pada Juli lalu belum berhasil mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Pada triwulan I 2026 sektor pertanian bisa tumbuh 4,97 persen YoY, sementara pada kuartal II tumbuh lebih rendah menjadi 3,8 persen YoY.
"Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebab sektor pertanian cerminan dari sektor primer, sekaligus berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB. Sektor pertanian juga menyumbang 28,75 persen tenaga kerja nasional, dengan demikian perannya sangat strategis," ujar Said.
Hal serupa terjadi pada konsumsi rumah tangga yang juga menurun. Pada triwulan I 2026, bertumbuh 5,52 persen yang didorong kegiatan mudik dan Lebaran. Triwulan II 2026 angka pertumbuhan jadi 5,05 persen.
Menurut Said, konsumsi rumah tangga sebagai penyangga 53,3 persen PDB masih berkinerja baik.
Di saat yang sama, kinerja investasi barang modal (PMTB) dan ekpor juga menunjukkan pertumbuhan positif, PMTB tumbuh 6,87 persen dan ekspor 4,13 persen, di mana pada triwulan 1 2026, ekspor nasional hanya tumbuh 0,9 persen.
Pekerja Informal Masih Dominan
Di tengah isu pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor, potret sektor ketenagakerjaan masih menunjukkan angka positif. Pekerja di sektor formal dan informal sama-sama meningkat.
Pada Februari 2026, pekerja sektor formal yang mencapai 59,93 juta, meningkat menjadi 60,31 juta (40,7 persen) pada Mei 2026, dengan pekerja informal dari 87,74 juta bertambah jadi 87,88 juta (59,3 persen) pada periode yang sama.
Meskipun daya tampung pekerja pada sektor formal meningkat, Said menilai pencapaian ini belum mengubah proporsi pekerja formal dan informal cukup signifikan dibandingkan tahun 2025.
Pada November 2025, pekerja sektor formal masih 42,30 persen dan informal 57,7 persen. Artinya, dalam satu semester ini, proporsi tenaga kerja informal meningkat 1,6 persen dibandingkan akhir tahun lalu, dan proporsi pekerja formal menurun 1,6 persen.
"Tantangan ke depan, bagaimana kita meningkatkan proporsi tenaga kerja formal jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja informal. Kuncinya memperbaiki iklim usaha di sektor industri dan perdagangan besar, serta terus mendorong inklusi pendidikan tinggi," tutur Said.
Merespons kesenjangan antara tenaga kerja formal dan informal ini, Said menyebutnya berkontribusi pada kenaikan angka kesenjangan sosial (gini ratio). Sejalan rilis BPS, angka gini rasio Maret 2026 mencapai 0,368, padahal September 2025 diangka 0,363. Kenaikan gini rasio juga sangat terasa di perkotaan, dari 0,383 menjadi 0,387.
"Angka di atas sekaligus menjelaskan mereka yang masih bertahan bekerja di sektor formal lebih bisa bertahan, atau bahkan tumbuh karena dukungan berbagai jaminan sosial, sementara yang berada pda sektor informal lebih dihadapkan pada peningkatan inflasi pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan dan bahan makanan," ujarnya.
"Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial, terkhusus ditujukan terhadap para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja," pungkas Said.
(rea/rir)
