4 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa proses pembangunan 93 Sekolah Rakyat saat ini sudah hampir rampung, yang dijadwalkan beroperasi pada tahun ajaran baru Juli mendatang.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, fase krusial ini harus menjadi perhatian bersama lintas sektoral. Kolaborasi dengan pemerintah daerah disebut menjadi kunci sukses transisi dan operasional program prioritas Presiden tersebut.
Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen bersama 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota pemilik Sekolah Rakyat permanen di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Rabu (17/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masing-masing ada yang masih tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik," ujar Gus Ipul.
Sebanyak 48.975 bakal calon siswa telah terjangkau program Sekolah Rakyat melampaui kuota awal 32.640 siswa di tengah progres pembangunan 93 sekolah permanen yang kini telah mencapai 78,75 persen.
Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 akan beroperasi 178 Sekolah Rakyat, terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan 2025, dan 8 sekolah rintisan baru 2026. Dari sisi kesiapan fisik, 69 lokasi telah rampung dan 24 lainnya sudah dapat difungsikan.
Gus Ipul menjelaskan, masih ada tantangan lain selepas penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Tantangan itu mencakup proses pemindahan siswa, penerimaan siswa baru, memastikan dukungan di tahap awal, hingga antusiasme masyarakat.
Mensos menilai, antusiasme tinggi itu merupakan indikator sekaligus tantangan. Dari total 48.975 anak yang telah terdata, mayoritas berasal dari kelompok paling rentan 85,8 persen penerima PKH dan 77,6 persen dari desil 1-2 DTSEN dengan sebagian merupakan anak yang sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan.
"Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan," katanya.
Memasuki masa transisi menuju operasional penuh, peran pemerintah daerah menjadi penentu, terutama dalam penetapan siswa, pembentukan tim transisi, hingga dukungan tenaga pengajar dan sosialisasi masyarakat.
"Bisa jadi di tempat yang baru kita masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan. Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini," tambah Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, para perwakilan daerah pun menegaskan dukungan terhadap Sekolah Rakyat. Salah satunya datang dari perwakilan Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, yang menyatakan kesiapan mempercepat tindak lanjut di lapangan.
"Kami akan menindaklanjuti percepatan pembangunan gedung fisik serta mendorong adanya sosialisasi dan penyerapan siswa-siswi yang sesuai kriteria," ujar Syafrudin.
Sementara itu, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan langkah konkret pada aspek transisi kelembagaan.
"Kami akan menindaklanjuti proses transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen melalui penerbitan SK transisi," ujarnya.
Pemerintah pun akan menjalankan tujuh langkah percepatan menuju momen penerimaan siswa tahun ajaran baru pada 14 Juli, mulai dari penetapan siswa, sosialisasi masyarakat, hingga mobilisasi guru dan siswa. Gus Ipul menekankan, dengan waktu yang semakin terbatas, kecepatan respons daerah menjadi faktor kunci.
"Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respon pemda di setiap tahap," kata Gus Ipul.
Selain kesiapan teknis, pemerintah juga menegaskan pentingnya jaring pengaman bagi siswa, mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendamping sosial, hingga aspek keamanan lingkungan sekolah.
Rakor ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Palangkaraya, yang diikuti seluruh perwakilan daerah lainnya.
Ke depannya, Kemensos akan membuka akses publik melalui kegiatan open house Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi, serta penguatan dukungan masyarakat terhadap program yang menjadi intervensi sosial untuk memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan tak tertinggal dari sistem pendidikan nasional.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
