4 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah memastikan eks karyawan Hotel Sultan tidak akan menjadi pihak yang dirugikan setelah proses eksekusi dilakukan, Kamis (18/6).
Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro meminta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), untuk mendata dan memperhatikan nasib para karyawan terdampak.
"Kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPKGBK untuk bukan hanya mendata, tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambilalihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan," kata Juri di Hotel Sultan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juri mengatakan para eks karyawan akan diajak komunikasi. Ia membuka peluang mereka tetap dapat beraktivitas di GBK.
"Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran, untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPKGBK," katanya.
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan pihaknya telah membuka posko untuk mendata eks karyawan hotel itu.
"Nanti dari data-data tersebut kita akan verifikasi ulang. Kita juga sudah mengadakan rakor dengan Kemenaker, pastinya memastikan agar hak-hak mereka karena ada waktu, masa yang kewajiban dari yang lama," ujar dia.
Kericuhan sempat mewarnai proses eksekusi. Massa penolak eksekusi sempat melempari petugas dengan batu hingga botol air mineral.
Petugas pun menyemprot massa menggunakan water canon sebagai respon atas aksi pelemparan tersebut. Sebanyak 119 orang ditangkap polisi imbas kericuhan.
Selain itu, 29 orang juga dilaporkan terluka akibat kericuhan tersebut, mulai dari personel Polri, TNI hingga masyarakat sipil.
(yoa/isn)
Add
as a preferred source on Google
