1 hour ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Selain terkait pengurusan HGB Summarecon Kabupaten Bogor, OTT ini juga berkaitan dengan penerimaan lain atau gratifikasi oleh pejabat BPN.
"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (14/9) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di wilayah Kabupaten Bogor, ini pihaknya yaitu Summarecon," kata Budi menambahkan.
Dalam operasi senyap itu, tim KPK menangkap tangan 17 orang.
Di antaranya ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.
Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dan seseorang berinisial Gus A juga menjadi pihak yang ditangkap tangan KPK.
Selain itu, KPK turut menyita uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing hingga ratusan miliar rupiah. Uang itu disimpan dalam 20 kardus atau koper.
"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah," katanya.
Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan tersebut.
"Untuk detail dari konstruksi perkara ini, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, nanti kami akan update kembali karena malam ini masih akan dilakukan ekspose untuk menetapkan ya," terang Budi.
CNN Indonesia belum bisa mendapatkan konfirmasi terkait kasus yang ditangani KPK ini ke pihak Summarecon.
(ryn/dal)
