1 hour ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPP PDIP Said Abdullah buka suara soal pemecatan Sekretaris DPC PDIP Surabaya Achmad Hidayat yang berkunjung ke rumah dan membela Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Said menyebut kunjungan Achmad ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng) bukanlah alasan tunggal pemecatannya dari partai. Menurut Said, pemecatan Hidayat murni karena dugaan sejumlah pelanggaran etik yang tak bisa pihaknya sampaikan ke publik.
"Yang terjadi sesungguhnya, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Hidayat yang tidak kami sampaikan ke publik," ujar Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (14/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu juga menyinggung pernyataan Hidayat di media sosial yang mengaku berani mati untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Padahal, kata dia, kelakuannya jauh berkebalikan.
"Kalau sekarang dia mempergunakan alasan karena sowan atau ke rumahnya Pak Jokowi dipecat, ya namanya juga, ya, orang kayak gitu masa gua percaya, ya publik percayalah," kata Said.
Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menyebut bahwa Hidayat telah melakukan pelanggaran berat sebagai kader. Bahkan, pelanggaran diduga terkait perdata dan pidana.
"Ada perdata, ada pidana. Nah, silakan kepada berbagai pihak yang kena korban dari Achmad Hidayat untuk menuntut ke APH," katanya.
Sebelumnya Juru Bicara DPP PDIP Aryo Seno Bagaskoro menegaskan pemecatan adalah konsekuensi logis bagi kader yang membangkang garis komando. Ia menyebut langkah pemecatan kader yang melanggar aturan bukanlah hal baru di internal organisasinya.
"Ya, ini kan bukan pertama kali Partai, sebagai organisasi ideologis, memutuskan melakukan pemecatan," kata Seno kepada CNNIndonesia.com, Senin.
Seno menegaskan, PDIP tidak akan menoleransi segala bentuk pembangkangan, baik yang berkaitan dengan aturan hukum maupun aturan internal partai. Penegakan disiplin organisasi merupakan harga mati yang harus dipatuhi seluruh kader.
"Pembangkangan terhadap konstitusi negara, terhadap konstitusi partai, itu tidak boleh didiamkan," tegasnya.
Dengan terbitnya surat keputusan pemecatan tersebut, Seno menyatakan bahwa PDIP kini lepas tangan dan menutup buku terkait segala urusan dengan mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya itu
"Maka saat ini, kami tidak berkompeten lagi dengan semua kader yang diberi sanksi pemecatan," kata politikus muda asal Surabaya tersebut.
Alih-alih meladeni manuver politik dari kader yang telah didepak, Seno menyebut DPP PDIP menginstruksikan agar seluruh mesin partai turun ke bawah, mengawal isu-isu riil yang dihadapi masyarakat, termasuk mitigasi bencana, sesuai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Bagi kami hari ini, lebih baik seluruh energi dan gotong royong Partai difokuskan untuk kerja-kerja kerakyatan, riset, dan pengelolaan resiko bencana serta ancaman El Nino di berbagai area terdampak," kata dia.
Klaim Achmad Hidayat
Sebelumnya Achmad Hidayat mengaku telah dipecat lewat Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 yang diteken langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Jakarta pada 4 September 2026.
Dalam surat tersebut, DPP PDIP merinci sederet dugaan pelanggaran etika dan disiplin yang membuat Achmad harus didepak dari keanggotaan partai. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, melakukan intimidasi ke pengurus partai hingga yang lainnya.
Dia menduga pemecatan dirinya terkait Kunjungan ke Solo. Namun, dia mengaku legowo atas keputusan partai. Dia juga berterima kasih karena sempat diberi ruang PDIP untuk ikut memenangkan Pilkada Surabaya dua periode untuk pasangan Eri Cahyadi-Armuji, serta memenangkan Tri Rismaharini di Pilgub Jatim wilayah Surabaya.
Achmad juga memastikan hingga saat ini belum ada pinangan dari PSI.
"Kalau memang saat ini DPP partai melihat langkah saya itu abot (berat) ke urusan partainya, bukan urusan kebangsaannya, ya monggo. Nanti biar waktu yang menguji," ujarnya.
(thr/kid)
