7 hours ago
12
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang dinilai tidak selalu menghasilkan pemimpin bagus.
Hal itu disampaikan Tito merespons maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan," kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4)
"Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," imbuh dia.
Tito juga menyinggung masalah kesejahteraan, moral hazard, dan integritas terkait maraknya kasus OTT kepala daerah.
Namun, menurutnya fenomena tersebut tidak bisa dilihat dari kasusnya saja. Ia menilai ada persoalan lebih mendasar.
"Ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya, kan ada problem yang sistematis. Ada problem mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," katanya.
Ia mengatakan sistem pilkada langsung memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sisi negatif. Di antaranya adalah biaya politik mahal.
"Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," katanya.
KPK beberapa waktu belakangan sering menangkap kepala daerah dalam OTT. Terbaru, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terkait kasus pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026.
(thr/wis)
Add
as a preferred source on Google
