1 hour ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin berharap program pelibatan TNI dalam pembekalan mahasiswa penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikaji ulang.
Hasanuddin menilai rencana itu berpotensi bertentangan dengan undang-undang dan mengganggu profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan.
"Pelibatan TNI dalam konteks ini perlu ditinjau ulang. Kita harus memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (6/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengatur secara tegas tugas TNI, termasuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup 16 jenis tugas.
Dalam daftar itu, kata Hasan, tidak terdapat mandat yang secara spesifik mengatur peran TNI sebagai pemateri dalam pembekalan penerima beasiswa.
"Dalam daftar tugas OMSP tidak ada yang secara langsung berkaitan dengan peran sebagai pengajar dalam program pembekalan beasiswa. Ini penting untuk menjadi perhatian agar tidak terjadi perluasan peran di luar koridor hukum," kata anggota Komisi di DPR yang salah satu tugasnya mengurus bidang pertahanan tersebut.
Hasanuddin juga mengingatkan agar lembaga atau instansi sipil tak mudah melibatkan TNI di luar tugas utamanya. Menurut dia, hal tersebut berpotensi memengaruhi fokus, profesionalisme, dan kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan negara.
Pensiunan tentara yang pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) itu mengatakan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap Tanah Air tidak harus selalu diberikan oleh TNI. Menurutnya, jal tersebut dapat ditanamkan melalui berbagai pendekatan yang lebih kontekstual dengan dunia pendidikan.
"Semakin sering TNI dilibatkan dalam urusan di luar pertahanan, dikhawatirkan akan berdampak pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan tugas utamanya," ujar politikus PDIP itu.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. (CNNIndonesia/Huyogo)
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto beralasan pelibatan institusi pertahanan negara itu adalah agar para penerima beasiswa tidak mengalami gegar budaya alias culture shock saat berkuliah di luar negeri.
Selain itu, menurutnya, TNI juga akan memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta pelatihan disiplin bagi para penerima beasiswa.
"Supaya mereka tidak culture shock dan semacamnya. Termasuk disiplin. Penguatan kebangsaan juga ada," ujarnya kepada wartawan dikutip dari 20Detik, Minggu (3/4).
Walaupun demikian, dia menjelaskan perihal prajurit TNI yang akan dilibatkan untuk menggembleng penerima beasiswa LPDP itu masih dibicarakan kriterianya.
Sementara itu, TNI AU yang dilibatkan dalam penggelembengan penerima beasiswa LPDP pun buka suara.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama (Marsma) I Nyoman Suadnyana mengonfirmasi pihaknya memfasilitasi pelaksanaan program Persiapan Keberangkatan (PK) yang diselenggarakan oleh LPDP. Pembekalan itu dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pekan ini--mulai Senin (4/5) lalu hingga Sabtu (9/5) mendatang.
"Program tersebut diikuti oleh calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa LPDP jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3), baik untuk studi dalam maupun luar negeri, sebagai bagian dari pembekalan sebelum memasuki masa studi," kata Nyoman saat dihubungi, Selasa (5/5).
Ia menjelaskan materi yang diberikan kepada para peserta difokuskan pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter.
Nyoman membantah para peserta mendapat latihan baris-berbaris.
"Dengan pemateri yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan termasuk personel Lanud Halim, diminta untuk mengisi sesuai permintaan," kata dia.
(thr/kid)
Add
as a preferred source on Google
