6 hours ago
10
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI membantah dugaan bahwa demonstrasi mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi baru-baru ini telah dikondisikan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan semua orang berhak menyatakan pendapat, baik yang mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan pemerintah menghormati pihak yang mendukung dan menentang program prioritas itu.
"Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar. Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat, suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," kata Kurnia menjawab pertanyaan wartawan seusai konferensi pers di Jakarta, Rabu, (24/6).
Dia menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola Program MBG. Dengan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, perbaikan implementasi MBG dilakukan di semua lini.
"Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal Program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," tuturnya.
Dalam beberapa hari terakhir marak sejumlah aksi massa di beberapa lokasi menyampaikan dukungan terhadap kelanjutan MBG.
Aksi tersebut merupakan respons atas demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang meminta evaluasi total MBG, bersama dengan sejumlah tuntutan lain.
Merujuk pernyataan Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari pada Kamis (18/6), BGN memutuskan sejumlah kebijakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan menerima insentif selama masa libur sekolah, seiring penghentian sementara distribusi MBG selama libur sekolah.
Langkah itu dilakukan guna mendukung penataan dan standardisasi tata kelola program. Ia menuturkan kebijakan tersebut juga berdampak pada efisiensi anggaran.
Berdasarkan data BGN, jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 27.820 unit.
Dengan asumsi penghentian pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari selama 18 hari masa libur, BGN memperkirakan efisiensi anggaran insentif SPPG mencapai sekitar Rp3 triliun.
(antara/wis)
Add
as a preferred source on Google
