9 hours ago
3
Mamuju Tengah - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Daerah (DiskominfosanDI) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Internet di Kabupaten Mamuju Tengah, bertempat di Hotel Fadilah Topoyo Rabu, 2/7/2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung pemerataan akses digital diseluruh wilayah provinsi, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi dan internet.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Kepala SMA/SMK, SLB, Kepala Puskesmas yang mendapatkan bantuan melalui Program Penyediaan Jaringan Internet bagi
Sekolah dan SULBAR BERDAYA dengan target Sulawesi Barat Zero Blankspot.
Rapat ini juga menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan
langkah-langkah teknis yang konkret untuk menangani wilayah blankspot dan lemah sinyal di kabupaten Mamuju Tengah.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani.
Dalam sambutannya Litha Febriani menyampaikan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan untuk
mempercepat pemerataan akses jaringan internet, terutama di wilayah yang masih tergolong blankspot atau memiliki sinyal lemah.
Menurutnya Rapat teknis ini menjadi forum koordinasi strategis antara Pemprov Sulbar, Pemkab Mamuju
Tengah, pemerintah kecamatan dan desa, dalam menyusun langkah-langkah konkret penanganan wilayah blankspot dan lemah signal.
Sementara Kepala Diskominfosan Provinsi Sulbar, Mustari Mula, menekankan bahwa infrastruktur TIK yang merata adalah pondasi penting dalam mendukung transformasi menuju desa digital dan layanan publik berbasis teknologi di Sulawesi Barat.
Mustari Mula juga menyampaikan bahwa pemetaan titik-titik blankspot dan upaya penanganannya menjadi bagian
penting dari akselerasi pembangunan infrastruktur TIK, sekaligus mendukung transformasi digital di tingkat desa.
“Blankspot bukan hanya masalah sinyal, tapi tantangan besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang setara, akses pendidikan digital, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil. Karena itu, perlu ada kolaborasi yang serius antara pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten, hingga desa, ” ujarnya.(Kas)
