2 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan bakal menggelar ulang final cerdas cermat antar SMA di Kalimantan Barat buntut polemik penjurian yang viral dan menjadi sorotan.
Keputusan itu disampaikan Ketua MPR, Ahmad Muzani dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Rabu (23/5). Muzani menegaskan pihaknya telah mengambil keputusan dan telah mengevaluasi kasus tersebut.
"Lomba cerdas cermat (LCC) di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang," kata Muzani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Muzani belum mengungkap waktu pelaksanaan ulang lombanya. MPR memastikan akan digelar dalam waktu dekat.
Selain itu, Muzani mengatakan pihaknya juga telah memutuskan dalam final ulang, juri akan dipilih secara independen di luar Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR. Mereka akan diambil dari unsur akademisi di wilayah Kalimantan Barat.
"Juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen," katanya.
Insiden viral dalam final lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat itu bermula saat dewan juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama oleh regu B dan C dalam pertanyaan rebutan.
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang menekan bel terlebih dahulu menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita selaku dewan juri memberi nilai -5 atau menyalahkan jawaban Grup C itu.
Pertanyaan itu kemudian dilempar dan dijawab regu B dengan memberikan jawaban yang sama. Namun, juri memberikan 10 poin atau membenarkan jawaban mereka. Salah satu peserta di regu C pun langsung memprotes. Mereka menunjukkan ekspresi bingung lantaran jawabannya disalahkan meski sama.
Dyastasita tetap kekeuh dan beralasan jawaban regu C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Grup C pun kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Dyastasita tidak mengubah keputusannya.
Sementara dewan juri lainnya, yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni justru meminta agar peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.
MPR belakangan menyampaikan permintaan maaf soal viral keputusan dewan juri. Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dewan juri dan sistem lomba.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Abcandra dalam keterangannya, Selasa (12/5).
(thr/ugo)
Add
as a preferred source on Google
