3 hours ago
13
Makassar, CNN Indonesia --
Dinas Pendidikan Kota Makassar menerapkan kebijakan pembelajaran daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik, mulai jenjang PAUD, SD hingga SMP imbas ada antrean bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku selama sepekan.
Satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP se-Kota Makassar melaksanakan pembelajaran secara daring/online mulai tanggal 12 sampai dengan 19 September 2026.
"Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, berlaku mulai besok (hari ini)," kata Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Sabtu (12/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Appi, sapaan akrabnya, mengatakan kebijakan pembelajaran daring merupakan salah satu langkah responsif pemerintah kota untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi antrean BBM yang masih terjadi.
"Langkah ini, bagian dari respons Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM," ujarnya.
Appi menjelaskan pemberlakuan sekolah daring tersebut diambil menyusul panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang berdampak terhadap kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar.
"Melalui kebijakan ini, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah, sehingga mobilitas kendaraan pada jam-jam sekolah dapat kita tekan," jelasnya.
Appi berharap kebijakan ini dapat mengurangi mobilitas kendaraan secara signifikan, terutama pada jam-jam sibuk, tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat penting dan mendesak.
"Edaran akan berlaku mulai berlaku pada 12 September 2026 hingga beberapa hari ke depan, dengan evaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM," ujarnya.
Appi mengatakan penerapan PJJ ini dapat membantu mengurangi penggunaan BBM harian masyarakat sekaligus mengurai kepadatan kendaraan yang menumpuk di sejumlah titik SPBU.
"Kita ingin aktivitas masyarakat tetap berjalan, tetapi di sisi lain mobilitas yang tidak terlalu mendesak bisa kita tekan sementara," pungkasnya.
Penjelasan Pertamina
Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, mengatakan antrean yang terjadi dalam dua hingga tiga bulan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk meningkatnya permintaan dari sektor pariwisata dan logistik.
"Untuk kasus antrean yang terjadi dalam 2-3 bulan terakhir memang ditengarai oleh banyak faktor. Kenaikan demand dari sektor-sektor pariwisata, logistik, itu juga memiliki peranan yang cukup besar," kata Rainier.
Menurut Rainier, kondisi antrean tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan stok. Pertamina memastikan penyaluran Pertalite dan LPG di wilayah Kota Makassar tetap berjalan.
"Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi," ujarnya.
Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan disebut masih terjadi hingga dini hari. Kondisi tersebut dinilai tidak wajar karena sebagian masyarakat diduga mengantre akibat terpengaruh informasi yang beredar mengenai isu kenaikan harga BBM dan LPG.
"Sampai tadi malam aja di SPBU kami jam 02.00 pagi sampai jam 03.00 pagi itu masih ada antrean, dan itu tidak wajar," ungkapnya.
Untuk mengurai antrean, Pertamina menyiapkan sejumlah langkah. Beberapa SPBU akan mendapat penambahan jam operasional. Selain itu, Pertamina meminta dukungan aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan untuk mengatur kendaraan yang mengantre hingga keluar area SPBU.
"Kami butuh support dari pengawasan APH, dari Dishub untuk mengatur antrean yang terjadi sampai di luar SPBU, karena ini kami rasa sudah mengganggu ketertiban umum," katanya.
Sementara untuk LPG, Pertamina telah melakukan penambahan penyaluran di sejumlah wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Penambahan pasokan akan kembali dilakukan dengan melibatkan dinas terkait.
"Untuk LPG, akan ada dan sudah sebenarnya dilaksanakan, penambahan penyaluran. Di beberapa-beberapa wilayah yang kami tengarai memang peningkatan kebutuhannya cukup signifikan meningkat, dan itu sudah dilaksanakan," ujarnya.
(mir/fra)
