4 hours ago
11
Makassar, CNN Indonesia --
Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demo di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (22/6).
Dalam aksinya, mereka menuntut valuasi terhadap seluruh kinerja kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut massa aksi, saat ini yang terlihat justru menunjukkan gejala kemunduran tata kelola pemerintahan.
"Meningkatnya beban ekonomi masyarakat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, berbagai kebijakan yang minim partisipasi publik, serta maraknya dugaan penyimpangan dalam program-program strategis nasional telah menimbulkan kegelisahan yang luas di tengah rakyat," kata koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa di sela aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksinya HMI Badan Koordinasi Cabang (BADKO) Sulsel mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan ekonomi, hingga terkait pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
"Mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara," ungkapnya.
HMI menegaskan menolak program pemerintah terkait Koperasi Merah Putih (KMP) yang dianggap akan berpotensi mengganggu kemandirian desa.
"Menolak koperasi merah putih, karena akan membuka ruang intervensi politik terhadap kelembagaan ekonomi rakyat, serta tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat desa," katanya.
Selain itu, HMI Badko Sulsel menyoroti kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka curiga permainan korupsi terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya di pusat namun di kabupaten/kota.
"Mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan proses hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BGN, mulai dari tingkat pusat, koordinator wilayah, koordinator kabupaten/kota, hingga pengelolaan SPPG di setiap daerah apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penyimpangan kewenangan, atau kerugian negara," jelasnya.
HMI juga mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan ekonomi nasional dan menjaga nilai tukar rupiah guna melindungi daya beli masyarakat.
Massa HMI juga menegaskan untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis, maupun pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
(mir/kid)
Add
as a preferred source on Google
